Cerdas Bekerja, Pahami Hak-Hak Karyawan dan Dasar Hukumnya

Arief
by Arief
May 24, 2019 pada 3:25 PM
Kategori: Info Karir

Selain memberikan yang terbaik saat bekerja, seorang karyawan juga berhak mendapatkan yang terbaik dari perusahaan atau tempatnya bekerja. Tentu saja hal ini sudah diatur dengan dasar hukum hak karyawan yaitu di undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan.

Biasanya berbagai pertanyaan dari karyawan cukup membingungkan tentang hak mana yang mereka dapat. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai dasar hukum dan hak karyawan dapat dilihat dibawah ini, yaitu:

 

  1. Mengembangkan potensi kerja, dan membentuk serikat tenaga kerja

Pertama, hak yang bisa didapatkan adalah karyawan dapat mengembangkan potensi kerja sesuai dengan minat dan bakat yang dasar hukumnya terletak pada UU Nomor 21 Tahun 2000 dan UU 12/2003.

Selain itu dalam UU ini juga mengatur hak pekerja untuk terlindungi dari tindak kesusialaan dan moral, kesehatan, keselamatan kerja dan perlakukan yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia dan nilai agama.

 

  1. Mendapatkan jaminan sosial dan K3

Karyawan berhak mendapatkan Jaminan Sosial, Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang sudah diatur dalam PerMen Nomor 4/1993, PerMen Nomor 1/1998, Keputusan Presiden Nomor 22/1993, Peraturan Pemerintah Nomor 14/1993, UU Nomor 1/1970, UU Nomor 3/1992 dan UU Nomor 13/2003.

Tidak hanya soal Jaminan Sosial dan K3 saja, tetapi karyawan juga berhak mendapatkan jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja. Saat ini dipermudah dengan adanya BPJS, dimana perusahaan wajib mendaftarkan karyawannya sebagai anggota BPJS untuk memenuhi hak mereka.

 

  1. Menerima upah yang layak

Hak yang sering dilupakan adalah hak menerima upah yang layak atau besaran upah ketika karyawan sudah bekerja lebih dari satu tahun, baik karyawan perempuan maupun laki-laki. Dasar hukum yang mengatur terletak pada Peraturan Menteri Nomor 1/1999, PP 8/1981, dan UU 13/2003.

Dalam aturan tersebut juga dikatakan jika perusahaan wajib mengikuti ketentuan upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota/kawasan tersebut.

 

  1. Membuat perjanjian kerja

Ada pula dimana karyawan yang telah tergabung dalam serikat pekerja dapat membuat perjanjian kerja berdasarkan proses musyawarah. Hak ini diatur dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 21 tahun 2000.

 

  1. Mendapatkan hak karyawan terkhusus perempuan dalam masa cuti hamil dan libur PMS

Nah, selanjutnya ini adalah hal yang biasanya mendapat perdebatan di perusahaan. Karyawan sebenarnya mendapatkan hak untuk cuti yang berhubungan dengan perempuan seperti masa cuti hamil, melahirkan, dan juga libur PMS. Ini diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 76 Ayat 2, Pasal 82 Ayat 2 dan UU Nomor 3 Tahun 1992.

 

  1. Melakukan Aksi Mogok

Hak melakukan aksi mogok ternyata juga diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 232 Tahun 2003 dan UU Nomor 13 Tahun 2003. Namun, tentu karyawan yang akan melakukan aksi mogok kerja harus menginformasikan ihwal paling lambat 7 hari sebelum berlangsung.

 

Masih banyak hak karyawan yang diatur dalam UU atau peraturan yang lainnya, sehingga 6 hak di atas hanyalah sebagian kecilnya saja. Jika tidak dipenuhi atau didapat perusahaan melanggar aturan yang sudah ditetapkan maka tentu saja ada proses yang akan dilalui seperti jalur hukum ke tingkat pengadilan.

Oleh karena itu, sebagai karyawan maupun pemilik modal, ada baiknya memahami dasar hukum yang memuat tentang hak-hak karyawan tersebut.